Fokus dalam Buku Panduan ini adalah pada indetifikasi dan akuisisi, atau transfer, melalui lisensi, dari teknologi yang dimiliki oleh pihak lainnya berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, Buku Panduan ini tidak membahas teknologi yang telah habis masa perlindungannya atau telah hilang hak kekayaan intelektualnya karena disebabkan suatu hal, telah menjadi milik umum (domain p…
Sebagai kajian manajemen, GRC ternyata meupakan sesuatu yang baru karena harus dijalankan secara terintegrasi untuk memenuhi kaidah kinerja berprinsip. Kinerja berprinsip inilah yang diperkenalkan oleh organisasi nirlaba OCEG (Open Comliance and Erhic Group) suatu organisasi think thank yang concern dalam pengembangan keberlanjtan perusahaan yang lebih baik.
Kajian atas bisnis Transportasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum relevan.
Pembahasan dalam buku ini dilakukan dengan cara menerangkan terlebih dahulu ruang lingkup bisnis dan pengertian bisnis serta bentuk badan usaha yang biasanya terlibat dalam dunia bisnis. Selanjutnya permasalahan kontrak, anatomi-anatomi kontrak, serta jalan keluarnya. Tidak ketinggalan pula dijelaskan beberapa hubungan bisnis yang terjadi dan sering diberitakan sehari-hari serta lembaga pembiay…
Buku ini merupakan kajian tentang ketentuan perundang-undangan yang membentuk Hukum Asuransi Indonesia, yaitu KUH Perdata, KUH Dagang, dan UU No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian dan berbagai peraturan di bawahnya.
Buku ini adalah buah pikir tiga analis yang hirau pada dinamika terorisme kanan di Indonesia. Istilah terorisme kanan mengacu pada kelompok teroris yang dilandasi faktor agama. Pembaca akan diajak untuk menelusuri jejak tindak terorisme Asia Tenggara, khususnya Indonesia, mengenali sejarah jejaring mereka dan hubungannya dengan jejaring teroris internasional, para pelakunya serta metode penanga…
Hukum waris merupakan ketentuan yang memuat aturan tentang proses penerusan dan peralihan harta kekayaan kepada satu angkatan kepada angkatan berikutnya...
Dalam kedudukannya sebagai pengawal konstitusi (the guardians of the constitution), era reformasi memberikan kewewnangan kepada lembaha mahkamah konstitusi untuk memastikan 'detak jantung' demokrasi tetap berirama sesuai dengan ide dasar dari sebuah negara hukum yang konsititusional
Di tengah pertarungan dalil dan bukti di ruang sidang utama gedung Mahkamah Konstitusi antara tiga tim hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024, publik juga menyuarakan kegelisahan mereka melalui “amicus curiae” atau pandangan para sahabat pengadilan. Setidaknya 51 pihak, baik perorangan, perkumpulan akademisi, organisasi advokat, seniman, pemerhati pemilu dan dem…
Buku ini berisi kumpulan refleksi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang memutus permohonan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Para ahli yang terlibat dalam penyusunan refleksi ini memilih perspektif yang saling berbeda namun bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu: (i) kewenangan Mahkamah Konstitusi da…
Hukum Perdata di indonesia sampai saat ini masih plural artinya di indonesia masih berlaku beraneka ragam hukum seperti hukum perdata eropa ( BW dan WVK), hukum perdata adat dan hukum perdata islam.
Ada dua perubahan besar yang terjadi di Indonesia pasca reformasi yang berimplikasi secara langsung terhadap peradilan tata usaha negara: pertama, pada bidang ketatanegaraan, terwujudnya tatanan demokrasi yang lebih baik, sehinga dimungkinkan pengejawantahan aspirasi suara rakyat, antara lain melalui legislasi berbagai undang undang yang berimplikasi langsung terhadap hukum acara peradilan tata…
Buku ini merupakan suatu ringakasan yang membahas salah satu segi institusi hukum yang kita kenal dengan sita jaminan ("conservatoir beslag") yang seringkali dijumpai dalam membicarakan masalah tindakan hukum penyitaan dalam aspek hukum proses di muka pengadilan.
Buku ini membahas tentang Tanggung Gugat dalam Hukum Perdata, yang meliputi pengertian, asas-asas, jenis dan faktor-faktor dan pengaturannya dalam Undang-undang. Dibahas pula tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum dan berdasarkan wanprestaSi. Di samping itu juga dibahas tanggung gugat notaris sebagai pejabat umum, yang meliputi pengertian, pengaturan dan praktik. Secara umum huku…
Buku ini membahas tentang proses terbentuknya hukum perdata dari negara eropa kontinental yang kemudian diterapkan dan diberlakukan berdasarkan asas konkordansi di Hindia Belanda. Pada awal kemerdakaan Burgerlijik Wetboek (BW) tetap berlaku di Indonesia.
Tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan undang-undang. Tetapi, selama ini pembentukan undang-undang dianggap sebagai jalan pintas untuk memenuhi tuntutan dari berbagai masalah sosial yang timbul di masyarakat. Setiap Lembaga negara berlomba-lomba untuk membentuk undang-undang. Kenyataannya, tidak semua undang-undang itu bisa dilaksanakan. Akibatnya, sejak berakhirnya era orde baru, jumlah …
In the 1960s and 1970s, many Third World countries experienced military interventions of one kind or another in politics, or were involved in praetorianism, where the military as an institution emerged as the key political actor by virtue of its actual or threatened use of force. However, by the beginning of the 1980s, an increasing number of military-oriented governments returned to the barrac…
Filsafat intelijen mengkontemplasikan intelijen baik sebagai praktik maupun pengetahuan. Bertolak dari kontemplasi terhadap intelijen tersebut, ditemukan bahwa ketepatan (exactus) dan kecepatan (velox) merupakan filsafat pengetahuan yang bersifat praksis. Praksis yang terkandung dalam velox et exactus adalah pencegahan dan penghentian, sehingga pada akhirnya moral tertinggi yang memandu inteli…