Sebuah buku yang sangat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan mahasiswa.
Buku Hukum Pidana Khusus (Unsur dan Sanksi Pidananya) ini merupakan buku yang menganalisis secara sistematis dan holistik tentang tindak pidana yang tersebar di luar KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Tindak pidana yang tersebar di luar KUH, seperti korupsi, narkotika, dan lainnya.
Tujuan utama penegakan hukum pidana lingkungan apabila pelaku adalah korporasi/badan usaha seharusnya tidaklah menjatuhkan pidana, tetapi mencapai suatu hasil yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat secara menyeluruh dan mengurangi kemungkinan terjadinya pengulangan (residive).
Buku ini membahas tentang hukum positif Indonesia dan megetengahkan kajian hukum pidana.
Buku ini merupakan hasil analisa penulis terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup terkait penegakan hukum lingkungan, dan hasil pengamatan penulis atas fenomena kejahatan korporasi di bidang lingkungan hidup saat ini.
Hukum pidana materiil yaitu aturan hukum yang membuat ketentuan (perbuatan) yang dilarang dan ketentuan sanksi hukum berupa ancaman pidana baik sanksi pidana maupun sanksi tindakan...
Dewasa ini pengajaran materi Hukum Pidana Internasional di indonesia masih mencakup kedua materi berikut ini: hukum tentang kejahatan internasional dan hukum tentang kejahatan transnasional. Mengingat perkembangan kejahatan internasional kini semakin merisaukan, sehingga materi hukumnya bertambah luas dan kompleks. Sebaiknya, pengajaran materi hukum pun diberikan secara terpisah demi pengembang…
Pengertian hukum acara pidana menurut penulis adalah serangkaian peraturan yang bertujuan membuktikan kebenaran material perkara pidana dengan proses..
Dalam buku ini akan disajikan langkah-langkah untuk mencoba melakukan proses belajar dengan kasus yang telah dipakai.
Komnas perempuan menyusun sebuah kurikulum pendidikan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis jender yang ditujukan bagi aparat penegak hukum, akademisi dan pegiat HAM.
Perbandingan Hukum Pidana merupakan mata kuliah yang relatif masih dalam taraf pengem bangan. Pada mulanya perbandingan Hukum Pidana merupakan bagian dari mata kuliah Kapita Selekta Hukum Pidana, kemudian dengan Sk Dirjen Dikti No. 30/1983 ditetapkan sebagai kut kulum inti yang berdiri sendiri dan mulai berlal pada 1985. Perbandingan Hukum Pana ditetapkan sebagai mata kuliah yang berdiri sen…
Buku ini lebih sempurna dari cetakan sebelumnya dengan membicarakan/menambahkan ketentuan peringanan pidana bagi anak-anak dalam UU No. 11 Tahun 2012: Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU No. 3 Tahun 1997. Selain diperlukan oleh mahasiswa fakultas hukum, buku ini juga diperlukan oleh para praktisi hukum yang menerapkan ketentuan tindak pidana baik yang ada di dalam ma…
Buku ajar ini secara khusus hanya berbicara tentang Pertambangan Batubara, Teknis pelaksanaan pertambangan batubara tersebut secara menyeluruh telah diatur melalui: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan, PP Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, PP Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyele…
Maraknya kasus lingkungan di indonesia adalah sebagai akibat dari penerapan sanksi terhadap para pelaku pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup....
Buku ini membahas Hukum Lingkungan dalam masalah dan persepsi yang baru tentang cara bagaimana harus mampu menjawab secara efektif persoalan yang timbul dari benturan-benturan kepentingan akibat dari pemanfaatan lingkungan yang terjadi akhir-akhir ini.
Dalam buku ini dibahas tentang peraturan perundang-undangan tentang pengangkutan melalui laut, baik yang diatur dalam kitap undang-undang hukum dagang (KUHD) khususnya tentang pengangkutan barang dan orang maupun yang diatur dalam undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah maupun Perayuran Menteri.
Buku Perpajakan Indonesia ini telah dipakai luas dan menjadi sumber informasi mengenai ketentuan Perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksaannya baik di kalangan akademis maupun masyarakat Wajib Pajak seperti Investor, Usahawan, praktisi, konsultan dan ummum.
Buku Perpajakan Indonesia ini telah dipakai luas dan menjadi sumber informasi mengenai ketentuan Perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksaannya baik di kalangan akademis maupun masyarakat Wajib Pajak seperti Investor, Usahawan, praktisi, konsultan dan ummum.
pada bahagian awal buku ini adalah hasil olah pikir yang mengetengahkan aspek akademik perlunya kemudahan dalam berusaha dengan memanfaatkan instrumen hukum investasi yang salah satu din=antaranya adalah pasar modal. Kaitan pasar modal dengan dunia usaha yang selama ini dimaknai untuk aktivitas investasi dalam skala besar, perlu pula mendapat kajian ilmiah. Untuk menyahuti dan menjembatani agar…
Buku Pengantar Hukum Pajaksejatinyaadalahbuku ajar bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Ekonomi.
Agar tujuan perpajakan dapat berlangsung sebagaimana mestinya, maka buku ini dapat dijadikan pedoman bagi wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha baik barang maupun jasa, dosen dan mahasiswa jurusan hukum, ekonomi, dan pemerintahan, pegawai perpajakan, dan praktisi perpajakan.
Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga akan berusaha untuk meminimalkan beban tersebut guna mengoptimalkan laba Usaha dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah …
Kehadiran buku ini memberikan informasi penting mengenai perkembangan penataan aspek hukum ekonomi pembangunan, baik lingkup hukum ekonomiregional (daerah) dan nasional maupun hukum ekonomi internasional. Melihat konten dan substansi pembahasannya, buku teks ini sangat dianjurkan tidak hanya untuk mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Bisnis dan dosen/pengajar Ilmu Hukum, tetapi juga pentin…
Buku ini paling tidak dapat menjelaskan mengenai kaitan masalah pertahanan keamanan dengan kapasitas dan kapabilitas angkatan bersenjata.