Problem dasar keseluruhan pembahasan di dalam buku ini adalah sebuah pemikiran politik yang disebut Negara Hukum. Negara Hukum adalah dua terminologi mayor dalam pemikiran politik yang dikenal sejak zaman Yunani Kuno sampai zaman modern hingga kontemporer. Buku ini merupakan sebuah buku ajar wajib pada Program Pascasarjana Ilmu Politik FISIP UI untuk mata kuliah Pemikiran Politik.
konstitusi menempati posisi tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dalam negara.
Dalam kurun waktu lebih kurang lima belas tahun selepas reformasi politik 1998-1999, dinamika ketatanegaraan Indonesia mengalami pasang surut untuk menemukan disain kelembagaan negara dan sistem hubungan Pusat dan Daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.rnBanyak permasalahan ketatanegaraan yang mencuat ke permukaan yang menarik untuk dikritisi. Buku ini mengkritisi 12 (duabelas…
Dengan disepakatinya Konvensi Jenewa, diharapkan perang akan lebih manusiawi. Namun kenyataannya unsur kemanusiaan dalam perang pada akhir-akhir ini tidak dapat dikendalikan. Sulit untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang termasuk manusiawi dan mana yang termasuk kebiadaban. Buku ini membahas seluk-beluk hukum perang. Penulis mengupas berbagai segi yang terkait dengan perang, konflik,…
Selain kasus kejahatan yang terkait dengan perang antarnegara, kasus-kasus pelanggaran hukum dan kejahatan pidana lainnya di level internasional sering terjadi. Isu ini membutuhkan penyelesaian di pengadilan internasional karena kerap melibatkan aktor negara atau kepentingan dari berbagai negara. Buku ini mengupas tuntas seluk-beluk pengadilan internasional, mulai dari sejarah dan perkembangann…
The following report highlights the key human rights violations and ways in which they are being perpetrated, as well as the institutional reforms that are required to address them effectively.
Buku ini awalnya menjelaskan secara umum tentang samudera dan laut, dan perkembangan hukum tang mengatur tentang laut dari abad pertengahan sampai berlakunya konvensi hukum laut 1982 (KHL 1982)
Buku ini disusun sebagai salah satu literatur yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah Hukum Laut dan Hukum Perikanan. Buku ini mengkaji beberapa perjanjian internasional di bidang hukum laut dan perikanan serta implementasinya dalam hukum nasional Indonesia. Buku ini menjelaskan Wilayah Pengelolaan Sumber Daya Ikan, Pengaturan Konservasi Sumber Daya Ikan, Penegakan Hukum pada Konservasi S…
Membahas mengenai rezim-rezim hukum laut internasional yang bersumber dari konvensi hukum laut 1982 dan instrumen -instrumen internasional lainnya serta serta permasalahan-permasalahan hukum dalam implementasinya di bidang lingkungan laut regional Asia Tenggara.
buku ini dipersiapkan untuk membantu melengkapi literatur yang terkait kebijakan-kebijakan dibidang kemaritiman-bahari-pelayaran.
Pranata hukum laut yang bernama landas kontinen, yang dipelajari dan dipahami baik oleh para ilmuwan dalam bidang kelautan dan hukum laut maupun oleh para praktisi yang bergerak dalam bidang pengeksplorasian landas kontinen tersebut dan pengeksploitasian sumber daya alamnya.
Buku ini dimaksudkan sebagai sebuah pengantar untuk memahami hukum laut secara keseluruhan, buku ini pun disusun untuk melengkapi literatur tentang hukum laut yang masih kurang.
Buku ini memuat ulasan-ulasan mengenai berbagai aspek internasional pelayaran/pengangkutan laut seperti tanggung jawab hukum, pengangkut, freight forwarder dan terminal operator menurut konvensi-konvensi internasional; peranan badan-badan internasional seperti IMCO, UNCTAD, UNCITRAL, ASEAN, dan lain-lain.